Lensaindonesia.co – Guna memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, Pemkab Pesawaran menggelar rapat koordinasi (Rakor) sekaligus halalbihalal Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Pesawaran yang di GSG Lamban Agung, Komplek Rumah Dinas Bupati setempat di Desa Negerisakti Kecamatan Gedongtataan, Kamis (16/4/2026).
Rakor dirangkai dengan momentum halal bihalal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta optimalisasi penanganan aspirasi dan laporan masyarakat.Dalam rakor itu ada beberapa hal penting yang disampaikan Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian. Ia menyebut bahwa pertemuan ini bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang strategis untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat soliditas antar pemangku kepentingan di tingkat desa.
Ia mendorong peran aktif kepala desa dalam merespons berbagai isu sosial secara cepat dan berbasis data. Ia meminta agar setiap permasalahan di masyarakat dapat segera diinventarisir dan dilaporkan sebelum berkembang luas di ruang publik.
“Saya berharap kepala desa dapat merespons persoalan sosial dengan cepat. Jangan menunggu sampai viral baru dilaporkan. Sampaikan laporan dengan data yang akurat, bukan sekadar informasi yang belum terverifikasi,” tegas Nanda dalam sambutannya.
Ia menyampaikan sejumlah instruksi strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah desa, di antaranya kesiapsiagaan terhadap potensi dampak El Nino, optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pengelolaan sampah berbasis potensi desa yang ke depan akan terintegrasi dengan program investasi pengolahan sampah.
“Mitigasi bencana harus dilakukan sejak dini. Kepala desa harus aktif mengedukasi masyarakat untuk menjaga sumber air dan mengantisipasi potensi kebakaran lahan. Di sisi lain, optimalisasi PBB juga harus menjadi perhatian serius karena menjadi salah satu sumber utama pembangunan daerah,” ujarnya.
Ditambahkan, dalam bidang sosial, Bupati Nanda turut menekankan pentingnya akurasi data dan penguatan peran desa dalam menangani isu-isu strategis seperti stunting, rumah tidak layak huni (RTLH), serta anak putus sekolah. Ia juga meminta agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat desa dapat dimonitor secara optimal.
“Kepala desa harus proaktif melaporkan perkembangan di wilayahnya kepada Camat, mulai dari data stunting, RTLH, hingga anak putus sekolah. Pastikan tidak ada warga yang terlewat dari intervensi program pemerintah,” kata dia.
Lebih lanjut, Ia optimis terhadap pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pesawaran, seiring dengan dukungan pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Provinsi Lampung. Pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan kabupaten dalam mendukung potensi tersebut.
Diketahui, sebagai bentuk apresiasi, pada kesempatan tersebut Pemkab Pesawaran juga memberikan penghargaan kepada desa dengan kinerja terbaik dalam realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya bagi desa yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo 1 November 2025 serta memiliki capaian realisasi terbesar.
Penghargaan tersebut diberikan Kepala Desa Sriwedari Kecamatan Tegineneng dan Desa Gunungrejo Kecamatan Wayratai. (Dian)
